Paket Lengkap Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen

Abstract: Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini sanggup di lihat dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan amandemen 4 (empat) kali, yang dilakukan oleh pemerintah, untuk kesempurnaan, maka penelitian ini disajikan secara komparatif, baik sebelum dan setelah amandemen. Metodelogi penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya: metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data terdiri data sekunder, metode pengumpulan data dengan melaksanakan penelitian kepustakaan, Metode analisis data yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia secara implisit, baik sebelum dan setelah amandemen UUD Tahun 1945, menerapkan konsep Trias Politica Montesquieu, namun penerapannya tidak obsolut. Hasil dari studi komparatif sanggup diketahui bahwa pembagian kekuasaan menurut fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia menurut UUD Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya Legislatif (MPR, DPR), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu ke dalam Kekuasaan Konsultatif (DPA) dan Kekuasaan Eksaminatif (BPK). Sedangkan setelah amandemen ternyata juga tidak hanya Legislatif (MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA, MK), namun masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan Eksaminatif (BPK).

Keywords: Sistem Pemerintahan, Trias Politica, UUD Tahun 1945

Penulis: Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani

Kode Jurnal: jpmanajemendd161131

Paket Lengkap Taktik Entreneurial Marketing Pada Umkm Klaster Bandeng Presto Semarang

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  implementasi taktik entrepreneurial marketingdalam mempertahankan usaha  pada  UMKM Bandeng Presto Semarang, faktor pendukung dan faktor penghambat perjuangan . Dalam penelitian ini obyek yang dipakai yaitu pelaku perjuangan Bandeng Presto Semarang  dengan empat informan sebagai sampel penelitian  dan memakai metode analisis kualitatif.

Implementasi entrepreneurial marketing pada UKM Bandeng Presto Semarang antara lain UKM Bandeng Presto telah memasarkan produknya secara proaktive dengan banyak sekali cara kepada konsumen, pengelola UKM mengambil peluang  (opportunity driven) dari tiap jaringan yang dimiliki dan menerapkan informal marketing research. UKM Bandeng presto  selalu menjalin komunikasi eksklusif dengan pelanggan. UKM menjalin korelasi kerjasama dengan banyak sekali pihak(value creation through relationship and Alliance).

Dalam mempertahankan pelanggan yaitu menjalin komunikasi dengan pelanggan. Pengelola UKM Bandeng mengelola resiko bisnis secara hati-hati. UKM Bandeng presto  selalu menjalin korelasi dua arah kepada pelanggan. UKM menjalin kolaborasi dan memperluas jaringan serta mempertahankan usahanya melalui penawaran harga yang terjangkau sehingga konsumen tetap membeli  produknya semoga usahanya tetap dapat tumbuh, bukan hanya keuntungan jangka pendek dan faktor yang kedala yang dihadapi UKM Bandeng Presto adalah  keterbatasan jaringan baik pasar, suplier, modal. Sebagian pengelola UKM masih takut resiko permodalan alasannya keterbatasan jaringan pemasaran. Lebih lanjut UKM perlu membuat nilai melalui training jaringan dan kerjasama.

Keywords: Proactive, informal marketing research, value creation, commuication, inovation, relationship

Penulis: Yuli Budiati, Nuria Universari

Kode Jurnal: jpmanajemendd161132

Terbaik 3 (Tiga) Kerangka Strategis Prioritas Kemendikbud Ri Tahun 2015-2019

Sahabat Edukasi yang dikala ini sedang berbahagia… 

Pada kesempatan kali ini, admin akan share informasi mengenai tiga kerangga strategis Kemdikbud RI tahun 2015-2015 yang telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan.

Ada tiga kerangka strategis dalam membangun bidang pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun ke depan, yaitu Terbentuknya manusia dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Kedua, peningkatan mutu dan akses. Ketiga, pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik :

1.  Pengembangan efektivitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Pada kerangka strategis pertama, salah satu fokus kebijakan yang dilakukan ialah dengan melaksanakan penguatan para pelaku pendidikan dan kebudayaan.

Menurut Mendikbud, penguatan tugas siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, serta pemimpin institusi pendidikan nonformal dan informal lainnya, perlu dilakukan secara serius. 

“Ini akan kita dorong terus,” kata Mendikbud menyerupai disampaikan dalam “Simposium Pendidikan Nasional: Membumi-Landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia”, Selasa (23/2), di Jakarta.

2.  Peningkatan mutu dan akses, Mendikbud mengakui urusan ini tidaklah sederhana. Sesuai instruksi Presiden, pihaknya memulai kegiatan menuju Wajib Belajar 12 Tahun. Fokus kebijakan lainnya ialah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan khususnya pada masyarakat yang terpinggirkan.

“Kenyataan menyebut bahwa beda sekali antara tempat yang erat sentra dengan yang jauh. Kita tidak dapat lagi membiarkan lokasi lahir menjadi penentu wajah masa depan seorang anak. Di mana saja anak dilahirkan seharusnya mempunyai kesempatan yang sama. Dan itu artinya tanggung jawab pemerintah besar sekali untuk menjawab tantangan ini,” jelasnya.

3.   Yang bekerjasama dengan pelibatan publik, Mendikbud mengatakan, kalau urusan pendidikan dikerjakan gotong royong antara pemerintah dengan masyarakat, maka akan aneka macam hal yang dapat diselesaikan. “Kita mencoba merumuskan bagaimana membangun pendidikan melalui pendekatan gerakan. Ada komponen yang dikerjakan negara dan ada pula komponen yang dilakukan publik,” tutur Mendikbud.

Selain itu, fokus kebijakan lainnya pada kerangka strategis ini ialah melaksanakan perbaikan dalam birokrasi di Kementerian sehingga tata kelolanya menjadi bersih, efektif dan efisien. “Anggaran pendidikan yang kita kelola bukan hasil ambil dari pemanfaatan sumber daya alam kita, melainkan dari uang iuran pajak kita bersama. Justru kini kita harus menempatkan ini sebagai pool yang dititipkan untuk kita jalankan sama-sama,” pungkasnya.

Sumber acuan : Mendikbud Sampaikan Tiga Kerangka Strategis 2015-2019 (Ratih Anbarini – Kemdikbud RI)

Terbaik Pentingnya Keterlibatan Publik Dalam Agenda Pendidikan Di Sekolah

Sahabat Edukasi yang ketika ini sedang berbahagia… 

Berikut informasi dari Kemendikbud terkait dengan pentingnya keterlibatan publik dalam kegiatan pendidikan di Indonesia menyerupai halnya adanya keterlibatan publik dalam ranah pendidikan di sekolah.

Anggaran negara untuk bidang pendidikan tahun ini mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Sebanyak 62,2 persen di antaranya pribadi ditransfer ke daerah, sementara yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya 12,7 persen. 

Besarnya anggaran pendidikan di tempat membutuhkan tugas penguatan berupa kontrol bersama antara pemerintah sentra dan masyarakat sipil. Untuk itu, keterlibatan publik dalam jadwal pendidikan menjadi sangat penting.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, ketika menunjukkan pengarahan dalam “Simposium Pendidikan Nasional: Membumi-Landaskan Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan Indonesia”, Selasa (23/2), di Jakarta. 

Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi Kemendikbud dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan. Simposium ini dibutuhkan menjadi pintu awal keterlibatan publik untuk seluruh sektor, yang dimulai bersama Kemendikbud.  

“Kami pikir, justru ketika pendidikan dikerjakan sebagai sebuah engagement antara masyarakat sipil dan negara, maka akan banyak hal yang dapat diselesaikan bersama-sama.  Saya percaya kegiatan pendidikan akan dapat dituntaskan jauh lebih cepat, lebih baik, dan dapat menjangkau lebih banyak, ” tutur Mendikbud.

 Dalam kerangka seni administrasi Mendikbud 2015-2019 bahkan secara eksplisit disebutkan perihal pelibatan publik ini. Pelibatan ini contohnya dilakukan dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset, dan bukti lapangan, serta membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. “Sekolah-sekolah kita akan justru lebih cepat kemajuannya bila ada pelibatan publik yang berpengaruh di sekolah itu,” katanya.         

Mendikbud menambahkan, dulu Indonesia dibangun dengan semangat gerakan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, semangat itu usang kelamaan berangsur hilang. 

Maka, melalui simposium ini, pihaknya ingin mengembalikan semangat gerakan bersama publik itu biar efeknya terhadap dunia pendidikan menjadi lebih baik. “Kemendikbud dapat melaksanakan ini dan harapannya kementerian-kementerian lain juga dapat mengikuti semangat ini,” jelasnya. (Ratih Anbarini)      

Sumber : Mendikbud: Pentingnya Keterlibatan Publik dalam Agenda Pendidikan – Kemdikbud RI